MUI Tetapkan Vape Haram lewat Fatwa No. 131/2026, Produksi dan Perdagangan Ikut Dilarang

Fatwa resmi ditetapkan 6 November 2026

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape, yang ditetapkan di Jakarta setelah Sidang Pleno Penetapan Fatwa MUI pada Jumat, 6 November 2026, dan diumumkan melalui laman resmi MUI pada Senin, 9 November 2026.

Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.

Tiga ketentuan hukum dalam fatwa

Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 memuat tiga ketentuan hukum. Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Kedua, menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik hukumnya haram.

"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Asrorun Niam Sholeh dalam keterangannya, Senin, 9 November 2026.

MUI menjelaskan, rokok elektrik adalah perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan penambah rasa hingga menghasilkan aerosol atau uap untuk dihirup pengguna. Nikotin disebut bersifat adiktif dan berdampak negatif terhadap kesehatan.

Bukan larangan hukum negara

Penting untuk dipahami: fatwa MUI adalah panduan hukum agama, bukan undang-undang. Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tetapi ketetapan ini belum menjadi larangan berdasarkan hukum negara atau undang-undang pidana. Artinya, fatwa tersebut tidak otomatis menimbulkan sanksi pidana bagi pengguna, produsen, atau penjual vape tanpa ada regulasi pemerintah yang mengaturnya.

Karena itu, MUI menyampaikan 12 rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. Salah satunya meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya. MUI juga meminta Kementerian Kesehatan menyusun kebijakan larangan penggunaan vape berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat, BPOM memperketat pengawasan produk vape, serta Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinannya.

Pemerintah menanggapi

Fatwa ini langsung mendapat tanggapan dari pemerintah. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji pada Selasa, 10 November 2026, menyatakan menghormati keputusan MUI tersebut, tetapi belum memberikan penilaian lebih jauh mengenai dampaknya terhadap industri vape.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto telah meminta MUI mempertimbangkan fatwa soal vape saat berkunjung ke kantor MUI di Menteng, Jakarta Pusat, pada 13 Oktober 2026, dengan alasan vape kerap disalahgunakan sebagai sarana peredaran narkotika cair.

Di tingkat kampus, Universitas Indonesia juga menerbitkan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2026 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang melarang total penggunaan vape maupun rokok di lingkungan kampus UI, ditetapkan pada 9 November 2026.

Catatan redaksi

Gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi digital, bukan foto asli kejadian. Seluruh fakta, angka, nama, dan kutipan dalam artikel ini bersumber dari pemberitaan ValidNews, Ketik.com, dan MUI Digital pada 9–10 November 2026.