DKI Jakarta Bebaskan Denda PKB dan BBNKB Mulai 2 November hingga 31 Desember 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor. Mulai hari ini, Senin, 2 November 2026, hingga 31 Desember 2026, sanksi administratif atau denda keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibebaskan. Program ini menjadi kabar baik bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan dan ingin menyelesaikan kewajibannya tanpa terbebani denda keterlambatan.

Apa yang dibebaskan

Pembebasan yang diberikan adalah sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB. Artinya, selama periode program, wajib pajak yang melunasi kewajibannya tidak dikenai denda keterlambatan untuk dua jenis pajak tersebut. Kebijakan ini diumumkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta melalui akun Instagram humaspajakjakarta.

Diberikan otomatis, tanpa permohonan khusus

Wajib pajak tidak perlu memenuhi persyaratan khusus atau mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembebasan denda. Berdasarkan informasi Bapenda DKI Jakarta, penghapusan sanksi diberikan secara otomatis ketika wajib pajak melakukan pembayaran pokok pajak yang masih terutang. Bapenda menyampaikan, pembebasan diberikan secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan, jadi wajib pajak cukup melunasi pokok pajak terutang.

Dasar kebijakan dan periode kedua tahun 2026

Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Bapenda Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0022 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026. Kepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyebut kebijakan tersebut bertujuan membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban perpajakan di tengah beragam kebutuhan ekonomi. Program ini merupakan pelaksanaan kedua sepanjang 2026; sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Dokumen yang perlu disiapkan

Mekanisme pembayaran selama program berlangsung mengikuti prosedur perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Untuk perpanjangan STNK tahunan, dokumen yang diperlukan meliputi STNK asli dan fotokopi, serta Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi. Pemilik kendaraan perorangan juga harus membawa KTP asli dan fotokopi yang identitasnya sesuai dengan data kendaraan. Apabila pengurusan diwakilkan kepada orang lain, pemilik kendaraan perlu menyertakan surat kuasa. Sementara itu, perpanjangan STNK lima tahunan memiliki tahapan tambahan karena pelat nomor kendaraan dan lembar STNK akan diganti dengan yang baru. Kendaraan wajib dibawa ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk menjalani pemeriksaan fisik, dengan dokumen yang sama: STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, serta KTP asli pemilik kendaraan beserta fotokopinya, ditambah surat kuasa bila diwakilkan. Pengurusan juga dapat dilakukan secara daring bagi masyarakat yang tidak sempat mendatangi kantor Samsat, dengan mekanisme mengikuti prosedur pembayaran pajak STNK tahunan.

Yang tetap harus dibayar

Penting untuk dipahami, pembebasan denda bukan berarti seluruh tagihan pajak dihapus. Pokok pajak PKB dan BBNKB yang terutang tetap harus dilunasi. Program ini hanya menghapus sanksi administratif keterlambatan, bukan menghapus kewajiban pokok pajak kendaraan.

Manfaatkan sebelum 31 Desember 2026

Karena program hanya berlangsung hingga 31 Desember 2026, pemilik kendaraan di Jakarta yang masih memiliki tunggakan disarankan memanfaatkan kesempatan ini sebelum periode berakhir. Dengan melunasi pokok pajak selama periode program, wajib pajak dapat menyelesaikan tunggakannya tanpa tambahan denda keterlambatan. Gambar cover pada artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto asli kejadian.