Pajak Pembalut 11 Persen Digugat ke MK, Pemohon: Kebutuhan Biologis Bukan Barang Mewah

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut resmi digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seorang warga bernama Bernita Matondang mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Perkara itu tercatat dengan nomor 406/PUU-XXIV/2026 dan terdaftar di MK pada Senin, 2 November 2026.

Yang digugat ke MK

Bernita mempersoalkan pembalut tidak tercantum secara tegas dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang berhak mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, padahal pembalut diperlukan rutin untuk menjaga kebersihan dan kesehatan selama menstruasi. Dalam aturan yang dipersoalkan, sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayuran tercantum sebagai barang yang memperoleh fasilitas perpajakan, sedangkan produk sanitasi menstruasi tidak disebutkan secara eksplisit.

Pemohon mengaitkan ketentuan itu dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, serta merujuk Putusan MK Nomor 39/PUU-XIV/2016 dan Nomor 11/PUU-XXIII/2025. Ia meminta MK menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat apabila tidak mempertimbangkan kebutuhan esensial yang berkaitan dengan proses biologis manusia. Dalam petitumnya ia juga menyebut Malaysia menerapkan tarif pajak penjualan 0 persen untuk pembalut, tampon, hingga panty liner.

Hitung-hitungan PPN 11 persen

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, tarif PPN nominal 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektif yang ditanggung konsumen setara 11 persen. Dalam berkas permohonan, Bernita memberi contoh pembelian pembalut seharga Rp20.000 sebelum pajak: konsumen membayar tambahan Rp2.200 sehingga harga akhirnya menjadi Rp22.200. Beban itu dinilai semakin memberatkan perempuan berpenghasilan rendah karena pembelian produk sanitasi berulang setiap bulan, dan dikaitkan dengan period poverty atau kemiskinan menstruasi.

Respons pemerintah dan DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia pada prinsipnya merupakan Barang Kena Pajak (BKP) yang dikenai PPN sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan yang berlaku. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan pengenaan itu bukan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan atau atas menstruasi, melainkan bagian dari sistem PPN atas konsumsi barang. DJP juga menyebut hingga kini belum ada kajian resmi yang diajukan kepada pemerintah untuk membebaskan pembalut dari PPN. Sementara itu, pada 3 November 2026 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi meminta perhatian terhadap kebijakan tersebut karena pembalut merupakan kebutuhan biologis perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.

Dukungan organisasi perempuan

Gugatan ini mendapat dukungan sejumlah organisasi masyarakat sipil. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui pernyataan pada 30 Oktober 2026 menegaskan pembalut merupakan kebutuhan esensial, bukan produk mewah atau barang gaya hidup. Direktur Eksekutif Indonesian Legal Resource Center (ILRC) Siti Aminah Tardi memandang pengujian undang-undang ini sebagai kesempatan meninjau kebijakan perpajakan dari perspektif hak konstitusional perempuan, termasuk hak atas kesehatan, dan berharap MK membuka jalan bagi pembebasan PPN atas produk menstruasi.

Dari media sosial ke meja hijau

Polemik ini bermula dari perdebatan di media sosial yang viral di platform X dan Threads sejak 25 Oktober 2026, lalu memuncak saat demonstrasi mahasiswa dan kelompok perempuan pada 28 Oktober 2026. Bernita mengatakan ia memilih membawa persoalan itu ke MK agar ada kepastian hukum, dan menegaskan tujuannya bukan sekadar mencari sensasi melainkan meminta kejelasan konstitusional atas kebijakan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Video terkait

Video berita Kompas berikut menjelaskan penjelasan DJP tentang pajak pembalut, bukan rekaman kejadian: https://www.youtube.com/watch?v=SGAfwYMYe3M

Sumber

• CNA Indonesia: https://www.cna.id/indonesia/pajak-pembalut-ppn-gugatan-mk-52721
• InvestorTrust: https://investortrust.id/national/121293/masyarakat-ajukan-gugatan-ke-mk-untuk-ppn-pembalut
• NTV News: https://www.ntvnews.id/ekonomi/01123855/ramai-pajak-pembalut-djp-buka-suara-soal-peluang-bebas-ppn
• Aktualita: https://aktualita.co/ekonomi/ppn-pembalut-11-persen-digugat-mk-respons-pemerintah
• Kompas.id, 5 November 2026
• BBC Indonesia, 8 November 2026

Catatan redaksi: Gugatan ini masih berproses di MK dan belum ada putusan; ketentuan perpajakan yang berlaku tetap menjadi acuan sampai ada perubahan regulasi atau putusan. Gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi digital, bukan foto asli kejadian.