Bareskrim Tetapkan Tiga Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal, Nomor Presiden Prabowo Diduga Jadi Sasaran

Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal terhadap sistem elektronik. Pengumuman itu disampaikan Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa malam, 3 November 2026.

Tiga Tersangka Berinisial LSP, ASN, dan EH

Dalam konferensi pers tersebut, Kabareskrim menyebut tiga tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Satu orang lainnya berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Ketiga tersangka saat ini ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri.

Perlu dicatat dengan hati-hati: Kabareskrim dalam konferensi pers tidak menyebut nama lengkap para tersangka, hanya inisialnya. Sejumlah media nasional, salah satunya Kompas yang dikutip CNA.id, mengidentifikasi LSP sebagai mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan, sedangkan dua tersangka lainnya disebut media sebagai Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Identifikasi nama-nama itu bersumber dari pemberitaan media, bukan dari penyebutan nama lengkap oleh Kabareskrim dalam konferensi pers tersebut.

Penetapan sebagai tersangka adalah tahap awal proses penyidikan, bukan vonis bersalah. Dugaan-dugaan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses hukum dan putusan pengadilan.

Modus yang Diduga: Nomor Dimasukkan ke Sistem LIMS Tanpa Verifikasi

Penyidik menduga para tersangka melakukan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha. Nomor-nomor itu diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) milik Polri tanpa melalui proses verifikasi dan tanpa kaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan, berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dugaan aktivitas itu berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Pada sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada komputer sistem LIMS, yang menurut penyidik dilakukan untuk menghilangkan jejak. Kasus ini terungkap setelah petugas yang mengetahui dugaan peristiwa tersebut melapor ke Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026.

Barang Bukti, Pasal, dan Ancaman Pidana

Penyidik telah memeriksa 10 orang saksi dan 3 orang saksi ahli. Barang bukti yang disita terdiri atas 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ancaman pidana maksimal masing-masing pasal tersebut adalah 10 tahun, 6 tahun, dan 8 tahun penjara.

Yang Masih Didalami: Tujuan Penyadapan

Tujuan penyadapan yang diduga itu masih dalam pendalaman. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kepada media bahwa polisi masih menelusuri untuk kepentingan apa penyadapan tersebut dilakukan, dan hal itu belum dapat diumumkan karena masih dalam pendalaman.

Bareskrim menegaskan penanganan perkara masih berlanjut dan akan dikembangkan untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Catatan Redaksi

Gambar cover artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto asli dari konferensi pers atau kejadian yang diberitakan. Sumber utama artikel ini adalah CNA.id, dengan pemberitaan pembanding dari PrioritasTV (https://prioritastv.com/2026/11/03/bareskrim-sita-11-hp-1-ipad-dan-4-flashdisk-dalam-kasus-dugaan-penyadapan-nomor-presiden-prabowo-hingga-pengusaha/) yang memuat keterangan Kabareskrim yang sama mengenai barang bukti, pasal, dan kronologi.

Video terkait: https://www.youtube.com/watch?v=VuX6bVI4QXM