Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Keempat Kasus Penyadapan Prabowo, Tak Ditahan karena Sakit

Penetapan Diumumkan Kamis Malam

Bareskrim Polri menetapkan Irjen Pol Slamet Uliandi (SU) sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh negara. Penetapan itu diumumkan Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026) malam. Slamet sebelumnya berstatus saksi. Setelah penyidik menggelar perkara, statusnya dinaikkan menjadi tersangka. "Berdasarkan hasil gelar perkara, maka penyidik menyimpulkan bahwa saudara SU telah terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum," kata Suhermanto.

Peran Slamet: Pemberi Izin Penyadapan dan Penghapusan

Menurut penyidik, Slamet berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Ia pernah menjabat Kepala Bagian Monitoring Bareskrim pada 2010-2019 dan pernah menjabat Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri periode 2021-2026. Dua tersangka lain, Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS) dan Irjen Eko Hadi Santoso (EH), disebut harus meminta izin kepada Slamet sebelum melakukan penyadapan atau provisioning. Pada awal Oktober 2026, Ahrie Sonta meminta izin untuk menghapus hasil penyadapan, dan Slamet menyetujui permintaan itu. Kasus ini berkaitan dengan penggunaan Lawful Interception Management System (LIMS), sistem yang mendukung penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengungkap adanya dugaan sejumlah nomor telepon dimasukkan ke server LIMS tanpa melalui proses verifikasi. Laporan polisi atas perkara ini dibuat pada 30 Oktober 2026.

Total Empat Tersangka, Tiga Sudah Ditahan

Dengan penetapan Slamet, total tersangka dalam perkara ini menjadi empat orang. Tiga tersangka sebelumnya - mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso - sudah ditahan di Rutan Mako Brimob, Depok, sejak ditetapkan pada Selasa (3/11/2026). Slamet menjadi satu-satunya tersangka yang belum ditahan. Penyidik menyebut kondisi kesehatannya yang sakit pascastroke sebagai alasan penahanan belum dilakukan. "Untuk tersangka SU saat ini belum bisa kita lakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke," ujar Suhermanto.

Pasal yang Dijerat dan Sasaran Penyadapan

Para tersangka dijerat pasal berlapis: Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE tentang penghapusan informasi elektronik dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara. Dugaan penyadapan tanpa prosedur itu disebut berlangsung selama 2025 hingga 2026. Sasarannya mencakup nomor telepon Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha. Penyidikan masih berjalan dan penyidik masih mendalami dugaan rangkaian penyadapan tanpa hak, pemberian izin, serta penghapusan informasi elektronik dalam perkara tersebut. Perlu dicatat, status tersangka adalah tahap penyidikan dan bukan vonis bersalah; asas praduga tak bersalah tetap berlaku sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.