KBPBI Tunda Aksi 6 November, Desak Prabowo Segera Terbitkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan

Aksi 6 November Ditunda

Koalisi Besar Pejuang Buruh Indonesia (KBPBI) memutuskan menunda aksi unjuk rasa yang semula dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 6 November 2026. Keputusan itu diambil setelah para pimpinan serikat buruh menggelar pembahasan dan mencermati perkembangan situasi terkini. Keputusan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Sekretariat Bersama KBPBI, Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Tiga Poin Hasil Rapat Koalisi

Presiden PPMI/KBMI Daeng Wahidin menyampaikan tiga poin utama hasil kesepakatan rapat koalisi. Pertama, KBPBI mendesak Presiden Prabowo Subianto beserta jajarannya segera menandatangani dan merilis Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah disahkan DPR RI. Kedua, aksi 6 November 2026 diundur hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Ketiga, KBPBI meminta pemerintah tetap berkomitmen merealisasikan janji-janji kepada kaum buruh yang disampaikan pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day).

Kenapa UU Ini Mendesak bagi Buruh

Menurut Daeng, UU tersebut sangat dibutuhkan sebagai landasan hukum penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penanganan kasus hubungan industrial, serta persoalan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2027. "Kami menuntut kepada Presiden Prabowo dan jajarannya untuk segera menandatangani dan merilis daripada undang-undang perlindungan ketenagakerjaan karena aspirasi dari bawah untuk digunakan dalam hal PKB, penanganan beberapa kasus juga terkait persoalan masalah kenaikan UMP dan UMK tahun 2027," ujar Daeng Wahidin.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) Mirah Sumirat menambahkan, kepastian hukum itu tidak hanya dibutuhkan pekerja dan buruh, tetapi juga para pengusaha. Sejumlah anggota ASPIRASI yang tengah menyusun PKB kebingungan karena belum ada kepastian regulasi yang menjadi acuan, apakah memakai Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Ketua Umum SBSI '92 Sunarti mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan ketidakjelasan mengenai UU tersebut berlarut-larut, supaya tidak menimbulkan kebingungan maupun kegaduhan di kalangan pekerja.

Latar Belakang: Disahkan DPR 6 Oktober 2026

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang pada 6 Oktober 2026, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 31 Oktober 2024. Namun hingga kini salinan undang-undang tersebut belum diterima serikat buruh, dan Presiden belum menandatanganinya. Pada 21 Oktober 2026, perwakilan buruh beraudiensi dengan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan dan menyampaikan kekhawatiran yang sama, termasuk kabar bahwa undang-undang itu baru akan berlaku setahun kemudian.

Catatan: Gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto dari konferensi pers KBPBI.