KSPI Perkirakan PHK Tembus 90.000 Orang hingga November 2026, Data Menaker Sekitar 83.000

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia hingga November 2026 mencapai lebih dari 90.000 orang. Perkiraan itu disampaikan dalam konferensi pers KSPI dan Partai Buruh pada Selasa, 3 November 2026, yang digelar secara daring melalui Zoom.

Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena angkanya lebih tinggi daripada catatan resmi pemerintah. Namun, penting untuk ditegaskan sejak awal: angka di atas 90.000 yang disampaikan Said Iqbal adalah perkiraan, bukan angka definitif. Perbedaan antara perkiraan serikat pekerja dan data kementerian inilah yang menjadi inti pemberitaan ini, dan pembaca perlu membacanya dengan hati-hati agar tidak menganggap perkiraan tersebut sebagai data final yang sudah terverifikasi secara resmi.

Perkiraan KSPI vs Data Menaker

Dalam paparannya, Said Iqbal membandingkan kondisi terkini dengan catatan KSPI sebelumnya. KSPI sebelumnya mencatat sekitar 70.000 kasus PHK pada Juni 2026. Sementara itu, berdasarkan data yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, jumlah PHK hingga November 2026 tercatat sekitar 83.000 orang.

Said Iqbal kemudian menyampaikan perkiraannya sendiri yang lebih tinggi dari kedua angka tersebut. Ia berkata, "Mungkin kira-kira di atas 90.000, tapi tidak sampai di atas ratusan ribu."

Said Iqbal sendiri menjelaskan bahwa ia belum memiliki angka pasti dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden. Karena itu, angka di atas 90.000 harus dipahami sebagai perkiraan KSPI, bukan sebagai angka definitif dari pemerintah, bukan pula hasil sensus ketenagakerjaan yang sudah selesai diverifikasi. Perbedaan metodologi, sumber laporan, dan waktu pencatatan dapat membuat angka dari serikat pekerja, kementerian, maupun lembaga lain tidak selalu sama.

Sektor yang Paling Terdampak

Menurut KSPI, PHK paling banyak terjadi pada sektor garmen, tekstil, dan sepatu atau alas kaki, khususnya perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor. Sektor-sektor ini sangat bergantung pada pesanan dari pasar luar negeri, sehingga ketika permintaan global melemah, dampaknya cepat terasa pada pabrik dan pekerja.

Perusahaan-perusahaan itu umumnya dimiliki perusahaan dari Taiwan, Korea, dan Hong Kong yang memproduksi barang bermerek internasional. Dengan kata lain, PHK yang terjadi tidak hanya menyangkut satu pabrik, tetapi juga rantai pasok global yang menghubungkan pekerja Indonesia dengan pasar dan merek internasional.

Dua Perusahaan yang Disorot

Dalam konferensi pers tersebut, Said Iqbal menyoroti dua perusahaan. Pertama, PT Parkland World Indonesia (PWI) 6 di Lebak, Banten. Kedua, PT Ghim Li di Batam, perusahaan asal Singapura.

Menurut laporan yang diterima Said Iqbal, PHK di PT Ghim Li mencapai sekitar 1.170 orang. Hingga kini, belum ada kejelasan apakah perusahaan akan membayarkan pesangon atau mempekerjakan kembali para pekerja terdampak. Bagian ini perlu ditulis secara hati-hati: informasi tersebut merupakan laporan yang diterima Said Iqbal dan belum terkonfirmasi penuh melalui pernyataan resmi perusahaan maupun dokumen penyelesaian yang dapat diverifikasi publik dalam pemberitaan ini.

Ketidakjelasan semacam ini menjadi persoalan penting bagi pekerja. Pesangon bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan hak yang menentukan kemampuan pekerja dan keluarganya bertahan selama mencari pekerjaan baru. Karena itu, kejelasan mengenai pesangon dan kemungkinan pemekerjaan kembali perlu terus diikuti, bukan hanya pada saat PHK diumumkan.

Penyebab Menurut KSPI dan Rencana Basis Data

Menurut Said Iqbal, penutupan perusahaan dan PHK berkaitan dengan menurunnya daya beli masyarakat internasional akibat perang Iran-Amerika-Israel. Perlu ditegaskan bahwa penjelasan ini adalah klaim Said Iqbal, bukan fakta yang sudah terbukti secara menyeluruh. Hubungan antara konflik geopolitik, daya beli global, pesanan ekspor, dan PHK di pabrik-pabrik Indonesia memerlukan kajian ekonomi yang lebih rinci dan data perdagangan yang dapat diuji.

Ke depan, Said Iqbal berencana menginstruksikan KSPI menjadi basis data pembanding dengan data Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan APINDO. Langkah ini, jika dijalankan secara transparan, dapat membantu publik membandingkan angka-angka yang selama ini berbeda-beda dan memahami dari mana setiap angka berasal.

KSPI juga mendesak Satgas Mitigasi PHK membuktikan efektivitasnya dalam mencegah PHK dan melindungi pekerja. Desakan ini menunjukkan bahwa, bagi serikat pekerja, keberadaan satgas tidak cukup hanya sebagai wadah koordinasi, tetapi harus terlihat hasilnya: PHK dicegah sebisa mungkin, dan ketika PHK tidak dapat dihindari, hak pekerja tetap dilindungi.

Pada akhirnya, perdebatan angka PHK ini bukan sekadar soal siapa yang benar. Di balik setiap angka ada pekerja yang kehilangan penghasilan, keluarga yang harus menyesuaikan anggaran, dan daerah yang merasakan dampaknya. Karena itu, data yang akurat, transparan, dan dapat dibandingkan menjadi penting, agar kebijakan perlindungan pekerja tidak disusun berdasarkan perkiraan semata.

Catatan redaksi: gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto nyata dari peristiwa yang diberitakan. Pertanyaan mengenai hak pekerja dan pesangon dalam kasus-kasus yang disebutkan di atas masih terbuka dan perlu terus dipantau perkembangannya.