DJP Tegaskan Transfer Bank Tidak Otomatis Kena PPN, Ini Penjelasan soal Pajak Digital 9 November 2026

Kabar soal transfer bank yang disebut-sebut bakal kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai 9 November 2026 sempat membuat banyak masyarakat resah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kemudian memberikan klarifikasi tegas: transfer dana pribadi dan kiriman uang masyarakat tidak otomatis menjadi objek PPN.

Dari Mana Isu Ini Berawal

Isu tersebut mencuat setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam Rapimnas Kadin pada Kamis, 29 Oktober 2026, menyebut seluruh perbankan nasional, bank swasta, hingga platform fintech dan e-commerce wajib memungut pajak digital mulai 9 November 2026. Pernyataan itu kemudian beredar luas di media sosial dan ditafsirkan seolah-olah setiap transfer bank akan dikenai pajak baru.

Klarifikasi DJP: Bukan Pajak Baru

DJP meluruskan kesalahpahaman itu melalui keterangan tertulis pada Senin, 2 November 2026. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan bahwa kebijakan yang dimaksud bukanlah jenis pajak baru dan tidak menaikkan tarif PPN. "Terkait transfer dana dan remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN. Sistem ini tidak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas aktivitas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat," ujar Inge dalam keterangan tersebut. Kebijakan yang dimaksud adalah Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem ini dirancang untuk memberi kepastian hukum, mencegah pemungutan PPN berganda, dan menciptakan persaingan usaha yang adil antara pelaku usaha dalam negeri dan penyedia jasa digital luar negeri.

Apa yang Sebenarnya Dipungut?

Menurut DJP, pemungutan melalui SPP-TDLN hanya berlaku bagi transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Tidak semua transaksi yang melibatkan pihak luar negeri otomatis dikenai PPN. Artinya, transfer uang pribadi kepada keluarga atau teman, serta kiriman uang masyarakat (remitansi), tidak serta-merta menjadi objek PPN hanya karena melewati sistem SPP-TDLN. Masyarakat diminta tidak langsung menganggap setiap transfer ke rekening pribadi akan dipotong pajak baru.

Cegah Pungutan Berganda

DJP juga memastikan SPP-TDLN dirancang untuk menghindari pemungutan pajak berganda. Jika PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

Enam Lembaga Pemungut Tahap Awal

Sebagai tahap awal sejak 25 September 2026, DJP telah menunjuk enam lembaga keuangan sebagai pemungut PPN atau issuer SPP-TDLN, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja). Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah terus menyiapkan instrumen perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah, salah satunya perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji hingga Rp10 juta per bulan di seluruh sektor usaha.

Yang Perlu Diwaspadai Masyarakat

Meski isu transfer bank kena PPN secara menyeluruh tidak sesuai penjelasan DJP, masyarakat tetap perlu berhati-hati terhadap kabar pajak yang beredar tanpa rujukan resmi. Untuk kepastian, rujuklah penjelasan DJP, Kementerian Keuangan, dan ketentuan resmi yang berlaku, bukan sekadar tangkapan layar atau unggahan viral tanpa sumber. Gambar cover artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto asli kejadian.