Gibran Dikabarkan Temui Prabowo di Widya Chandra, Isu Mundur Mencuat — Puan: Jangan Berspekulasi

Kabar pertemuan di Widya Chandra

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menemui Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Selasa (10/11/2026). Kabar pertemuan tersebut beredar luas di media sosial dan langsung menjadi sorotan, karena berlangsung di tengah menguatnya desakan agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.

Kantor berita Reuters pada Selasa (10/11/2026) melaporkan bahwa Prabowo bertemu Gibran pada hari itu, mengutip seorang sumber yang mengetahui langsung pertemuan tersebut. Namun, menurut sumber itu, belum jelas apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Kantor Presiden maupun Kantor Wakil Presiden belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.

Sementara itu, Afu.id melaporkan dari sebuah sumber yang disebutnya sumber istimewa bahwa Gibran menghadap Prabowo di Widya Chandra. Sumber tersebut mengatakan, "Mas Gibran menghadap Pak Prabowo di Widya Chandra. Setelah pulang dari sana, siap-siap bereskan berkas dan lainnya."

Penting untuk dicatat: hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi resmi dari Gibran, Presiden Prabowo, maupun pihak Istana bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan rencana pengunduran diri. Kaitan antara pertemuan dan isu mundur masih berupa dugaan yang belum terbukti.

Isu mundur dan desakan HMP di DPR

Isu pengunduran diri Gibran berkembang setelah polemik dokumen pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden kembali mencuat. Bulan lalu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menyatakan dokumen pendidikan yang diajukan Gibran tidak memenuhi syarat pemilu. Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi Gibran, dan hal itu menjadi tanggung jawab lembaga lain.

Sejumlah anggota DPR lintas fraksi mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai jalur untuk merespons putusan Mahkamah Agung tersebut. Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar secara terbuka menyebut HMP sebagai jalur yang relevan, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai mekanisme itu sebagai pilihan yang rasional.

DPR RI sendiri telah membuka Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 melalui Rapat Paripurna pada Selasa (10/11/2026). Pembukaan masa sidang ini menjadi momentum yang ditunggu setelah muncul desakan agar persoalan Gibran dibahas melalui mekanisme resmi parlemen.

Namun, pembahasan HMP belum langsung diputuskan dalam rapat paripurna tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan pimpinan DPR belum menggelar rapat pimpinan maupun rapat Badan Musyawarah untuk membahas langkah terkait polemik Gibran, dan DPR masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan DPR menerima banyak masukan selama masa reses satu bulan terkait persoalan kelayakan Gibran, dan langkah selanjutnya akan dibahas bersama fraksi-fraksi di parlemen.

Puan minta publik tidak berspekulasi

Menanggapi kabar pertemuan dan isu pengunduran diri Gibran, Ketua DPR Puan Maharani meminta semua pihak tidak berspekulasi dan menunggu pernyataan resmi dari pemerintah.

"Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), usai Rapat Paripurna DPR.

Puan juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan status maupun dinamika resmi terkait jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden. "Ya sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada perintah apa. Mas Gibran masih wapres," ujarnya.

Ia menambahkan, "Kita jangan berandai-andai. Kita lebih baik menyikapinya dengan tenang, jangan memicu keresahan di masyarakat."

Kepada Reuters, Puan menyampaikan hal senada: "We should not speculate. It is better to respond calmly and avoid raising concerns among the public over things that have not yet happened."

Apa yang terjadi bila wapres mundur

Pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda. Jika Gibran mengundurkan diri, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, pemakzulan harus melalui tahapan DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.

Sampai Selasa siang, belum ada pernyataan resmi dari Gibran Rakabuming Raka, pihak Istana, maupun Presiden Prabowo Subianto terkait tujuan pertemuan di Widya Chandra tersebut.

Catatan redaksi

Isu pengunduran diri Gibran dalam artikel ini ditulis sebagai dugaan yang BELUM TERBUKTI. Yang terverifikasi adalah: pertemuan Prabowo dan Gibran pada Selasa (10/11/2026) dilaporkan Reuters berdasarkan sumber yang mengetahui langsung, DPR membuka Masa Persidangan II pada hari yang sama, dan Ketua DPR Puan Maharani meminta publik tidak berspekulasi. Gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi digital, bukan foto asli kejadian. Seluruh angka, nama, dan keterangan dalam artikel ini bersumber dari pemberitaan Reuters, Afu.id, dan Bloomberg Technoz pada 10 November 2026.