Massa Geruduk Istana Wapres Desak Gibran Mundur, Istana Tawarkan Dialog tapi Ditolak

Massa tiba siang hari dengan mobil komando

Sejumlah massa dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Berdasarkan pantauan detikcom yang dikutip sejumlah media, peserta aksi tiba sekitar pukul 14.12 WIB dengan berjalan kaki dan menggunakan mobil komando, sambil membawa spanduk berisi tuntutan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Massa berorasi di akses pintu belakang Istana Wapres dan mendesak Gibran meninggalkan kompleks istana serta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden, atau menghadapi pemakzulan. Sejumlah anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) berjaga di gerbang, sementara petugas kepolisian membentuk barikade di hadapan peserta demonstrasi. Jumlah massa tergolong kecil. Menjelang sore, sekitar pukul 16.55 WIB, massa membubarkan diri dan meninggalkan lokasi dengan mobil komando, menurut laporan yang mengutip detikcom.

Tuntutan berpijak pada putusan MK dan MA

Koordinator ARM Ahmad Khozinudin mengatakan tuntutan itu disandarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) soal dokumen pendidikan Gibran. Menurut laporan AFU.id, MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri setara SMA, meski menolak mendiskualifikasinya. MA kemudian, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026, membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. "Secara legal konstitusional, Saudara Gibran Rakabuming Raka sudah tidak lagi legal untuk menduduki jabatan wapres," kata Khozinudin di lokasi. Penilaian bahwa Gibran sudah tidak lagi legal menjabat adalah klaim dari pihak demonstran, bukan putusan pengadilan yang menyatakan demikian. Dalam orasinya, peserta aksi juga menyampaikan hal senada. "Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres," ujar seorang orator dari atas mobil komando. Gibran sendiri sebelumnya menegaskan dirinya lulus SMA. "Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran pada 7 Oktober 2026. Hingga Senin sore, ia belum menanggapi putusan MA maupun aksi di depan kantornya.

Istana tawarkan dialog, massa minta Gibran keluar

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Wakil Presiden (Seswapres) Al Muktabar menemui massa di depan gerbang dan menawarkan agar perwakilan demonstran masuk ke dalam kompleks Istana Wapres untuk berdialog. Menurut Al Muktabar, Gibran menghormati aspirasi yang disampaikan dan telah mengarahkan agar gerbang dibuka supaya massa bisa masuk dan berdialog langsung. "Bapak Wakil Presiden sangat menghormati apa yang disebut dengan aspirasi dan beliau memahami itu sebagai hal yang asas demokrasi bangsa kita," kata Al Muktabar saat ditemui awak media di kompleks Istana Wapres, Senin (9/11/2026). Namun tawaran itu ditolak. Massa bersikeras meminta Gibran keluar menemui mereka di Jalan Kebon Sirih, bukan berdialog dengan utusan. Al Muktabar sempat berdiri memperhatikan suasana di depan pintu masuk sebelum akhirnya kembali ke dalam gedung. Ia menyebut jumlah massa sore itu kurang lebih 30 atau 40 orang dan mengaku belum memahami alasan penolakan mereka terhadap tawaran audiensi tersebut. Video yang disematkan dalam artikel ini adalah video berita iNews soal respons Istana, bukan rekaman asli yang diunggah warga.

DPR: pembahasan masih informal, reses berakhir Selasa

Polemik ini juga bergulir di Senayan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR akan menindaklanjuti putusan MA mengenai ketidakabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah masa reses berakhir. Menurut Dasco, pembahasan persoalan itu masih berlangsung secara informal di antara fraksi-fraksi DPR, dan sejumlah fraksi menginginkan pembahasan resmi melalui mekanisme yang diatur setelah masa sidang kembali berjalan. Masa reses DPR dijadwalkan berakhir pada Selasa (10/11/2026). Khozinudin mendesak DPR memakai hak menyatakan pendapat, bukan hak angket, karena ia menilai hak angket berisiko berlarut-larut dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menilai hak menyatakan pendapat sebagai jalur paling relevan. Hak menyatakan pendapat adalah pintu masuk pemakzulan dalam Pasal 7B UUD 1945: pendapat DPR harus disetujui dua pertiga anggota yang hadir dalam paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga anggota, sebelum diperiksa MK. Aksi di Istana Wapres ini bukan langkah pertama ARM. Pada 12 Oktober 2026, Khozinudin dan rombongannya sempat tertahan di pintu masuk Gedung DPR saat hendak menyampaikan desakan pemakzulan. Sehari kemudian, ARM bersama Pengacara Jawara Bela Umat menggelar unjuk rasa di kawasan Tugu Tani. Pada 31 Oktober 2026, Khozinudin mendatangi kediaman Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan surat yang meminta Prabowo menyarankan Gibran mengundurkan diri; surat itu akhirnya diterima petugas jaga.

Catatan redaksi

Gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi digital yang dibuat redaksi, bukan foto asli dari aksi di depan Istana Wapres. Penilaian bahwa Gibran sudah tidak lagi legal menjabat adalah klaim pihak demonstran dan masih menjadi polemik yang belum diputuskan secara hukum sebagai pemberhentian dari jabatan. Putusan MK dan MA yang dirujuk massa menyangkut dokumen penyetaraan pendidikan, dan hingga berita ini diturunkan belum ada keputusan resmi yang memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.