Foto Gibran Diturunkan di Ruang Banggar DPRD DIY, Forum Kebangsaan Desak Pemakzulan dan Foto Dipasang Lagi

Peristiwa yang menjadi sorotan itu terjadi di Yogyakarta pada Rabu, 4 November 2026. Sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Kebangsaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendatangi Kantor DPRD DIY untuk menyampaikan pernyataan sikap sekaligus beraudiensi dengan jajaran anggota dewan. Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY, Kota Yogyakarta.

Sesaat setelah memasuki ruang Banggar, sejumlah peserta mendekati foto resmi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpajang di ruangan itu, lalu menurunkannya. Aksi tersebut dilakukan sebelum mereka membacakan pernyataan sikap dan menggelar audiensi. Setelah seluruh rangkaian audiensi selesai, foto tersebut dipasang kembali di tempat semula.

Aksi simbolis dan tuntutan forum

Pembina Forum Kebangsaan DIY, Muhammad Chirzin, menyebut penurunan foto itu sebagai pesan simbolis. Ia mengatakan aksi tersebut mengandung pesan bahwa penurunan Gibran adalah tuntutan yang mereka pegang teguh, sekaligus desakan agar DPR menindaklanjuti tuntutan pemakzulan. Forum itu juga menyampaikan dua tuntutan utama: meminta persoalan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dituntaskan, dan mendesak proses pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Sejumlah tokoh hadir dalam audiensi tersebut, di antaranya mantan Wakil Wali Kota Yogyakarta Syukri Fadholi selaku pelindung Forum Kebangsaan DIY dan Muhammad Chirzin sebagai pembina forum. Anggota Komisi A DPRD DIY, Yuni Satia Rahayu, yang turut hadir, menggambarkan aksi penurunan foto itu sebagai tindakan spontan peserta selama kegiatan berlangsung. Wakil Ketua DPRD DIY, Imam Taufiq, juga menegaskan bahwa penurunan foto itu bersifat sementara, hanya selama audiensi berlangsung, dan setelah itu dipasang lagi.

Forum tersebut mengaitkan tuntutannya dengan polemik dokumen pendidikan Jokowi dan Gibran, termasuk putusan Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 terkait sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sebagaimana diberitakan media. Klaim dan penafsiran forum atas putusan itu adalah versi forum; artikel ini tidak menyatakan bahwa putusan tersebut dengan sendirinya memberhentikan Gibran dari jabatannya.

Respons Sri Sultan HB X dan konteks aksi di Jakarta

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, menyayangkan aksi penurunan foto Wakil Presiden tersebut. Ia menegaskan bahwa foto presiden dan wakil presiden merupakan bagian dari simbol negara yang tidak boleh diperlakukan sembarangan dan harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan itu menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi tetap perlu menghormati simbol negara, apa pun isi tuntutannya.

Aksi di Yogyakarta itu bukan satu-satunya yang ramai dibicarakan pada pekan yang sama. Sehari sebelumnya, Selasa, 3 November 2026, peserta Konsolidasi Nasional Partai Masyumi di Jakarta juga membahas desakan pemakzulan Gibran. Dalam kegiatan itu, foto Gibran tidak hanya diturunkan, tetapi juga dicoret menggunakan spidol, menurut laporan Tribun Video. Perbandingan kedua aksi tersebut menunjukkan bahwa desakan pemakzulan Gibran kembali mengemuka di ruang publik, baik melalui audiensi formal di Yogyakarta maupun forum konsolidasi di Jakarta.

Yang sudah jelas dan yang masih menjadi tuntutan

Yang sudah jelas dari peristiwa di Yogyakarta adalah kronologinya: foto diturunkan sesaat setelah peserta memasuki ruang Banggar, pernyataan sikap dibacakan, audiensi digelar, dan foto dipasang kembali setelah kegiatan selesai. Yang masih menjadi tuntutan, bukan keputusan resmi, adalah desakan pemakzulan Gibran dan penuntasan polemik ijazah. Pemakzulan seorang wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional melalui DPR dan Mahkamah Konstitusi, sehingga tuntutan forum tidak sama dengan keputusan pemberhentian.

Publik perlu membedakan antara aksi simbolis, pernyataan sikap, dan proses hukum yang berlaku. Aksi menurunkan foto memang viral dan memicu polemik, tetapi dampak hukumnya tidak otomatis. Hingga berita ini disusun, tidak ada keterangan dalam sumber yang dirujuk bahwa DPR telah mengambil keputusan pemakzulan atas dasar aksi tersebut.

Catatan redaksi: Gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto asli kejadian di Ruang Banggar DPRD DIY. Video yang dilampirkan berasal dari laporan Tribun Video tentang peristiwa ini.

Sumber: Tribunnews / Tribun Jogja, melalui laporan Tribun Video.