BNPB Evaluasi SOP Water Bombing Usai Dua Helikopter Pemadam Karhutla Jatuh, DPR Desak Evaluasi Menyeluruh

Dua kecelakaan dalam sepekan

Keselamatan kru menjadi perhatian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah dua kecelakaan helikopter terjadi saat menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam rentang waktu sekitar satu pekan.

Peristiwa pertama melibatkan helikopter Mi-17 V5 milik Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat (Puspenerbad) pada Rabu (4/11/2026). Kecelakaan itu menyebabkan tiga personel gugur.

Insiden berikutnya terjadi pada Minggu (8/11/2026), ketika helikopter Super Puma yang mendukung operasi penanggulangan karhutla jatuh di Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Satu orang kru helikopter, Yayan Supyansuri, yang sebelumnya dilaporkan hilang setelah kecelakaan itu, ditemukan meninggal dunia.

Helikopter Super Puma tersebut merupakan armada yang bekerja sama dengan BNPB melalui penyedia jasa dan operator swasta. Sebelum kejadian, helikopter itu dipindahkan dari Kalimantan Barat ke Kalimantan Selatan untuk memperkuat upaya pemadaman melalui metode water bombing, seiring masih banyaknya titik api di wilayah tersebut.

Yang akan dievaluasi BNPB

Menyikapi rentetan insiden tersebut, BNPB berencana mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) penerbangan, khususnya dalam pelaksanaan water bombing atau pemadaman menggunakan helikopter yang membawa dan menjatuhkan air dari udara.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan evaluasi akan mencakup sejumlah aspek keselamatan penerbangan dan prosedur kerja kru. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses pengambilan air dari sungai maupun laut sebelum helikopter melakukan penyiraman ke titik kebakaran.

"Ke depan kita akan mengevaluasi standard operating procedure (SOP) bagaimana dalam melakukan water bombing. Misalnya, apakah memang ketika saat pengambilan air di laut atau di sungai itu, para kru harus menggunakan pelampung? Atau bagaimana nanti kita akan evaluasi ke depan sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi," ujar Kristomei, dikutip Selasa (10/11/2026).

Kristomei juga menyampaikan duka cita atas gugurnya personel yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan dalam penanggulangan karhutla.

"Kami turut berduka cita atas gugurnya para pahlawan kemanusiaan ini yang melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ujarnya.

Melalui evaluasi SOP tersebut, BNPB berharap aspek keselamatan dalam operasi water bombing dapat diperkuat sehingga risiko kecelakaan serupa dapat diminimalkan.

DPR desak evaluasi menyeluruh

Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah menegaskan pentingnya mengutamakan keselamatan petugas dan masyarakat dalam penanganan karhutla, mengingat kecelakaan helikopter pemadam karhutla di Sungai Barito, Kalimantan Selatan.

"Penanganan harus melindungi dua pihak sekaligus, yang terdampak dan petugas yang berjuang menyelamatkan mereka. Keselamatan keduanya harus menjadi ukuran utama keberhasilan operasi," ujar Rina kepada media, Senin (9/11/2026).

Menurut politisi dari Fraksi PKB ini, evaluasi keselamatan perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup perawatan armada, kesiapan awak, prosedur pengambilan air, kondisi cuaca, karakteristik lokasi, hingga koordinasi operasi udara dan darat. Termasuk pentingnya kewenangan yang jelas bagi petugas untuk menunda atau menghentikan operasi apabila kondisi dinilai tidak aman.

"Mereka menjalankan tugas berisiko tinggi untuk melindungi masyarakat. Negara harus memastikan perlindungan itu hadir melalui armada yang laik, peralatan yang memadai, waktu istirahat yang cukup, serta jaminan keselamatan," katanya.

Operasi pemadaman tetap berjalan

Sementara itu, BNPB menegaskan penanganan karhutla yang melanda sejumlah daerah tetap berlanjut dengan memperketat aspek keselamatan setelah adanya kecelakaan helikopter saat menjalankan misi pemadaman.

"Kami ingin menegaskan bahwa kejadian ini tidak mengurangi komitmen untuk terus melakukan penanganan karhutla. Operasi pemadaman tetap harus berjalan, tetapi harus dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan secara ketat," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan.

Menyikapi kejadian itu, Berton menyatakan BNPB berkomitmen memfasilitasi investigasi resmi oleh pihak berwenang untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah munculnya spekulasi di tengah masyarakat.

Rentetan kecelakaan ini menjadi pengingat bahwa dalam operasi udara untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan, selain efektivitas pemadaman, prosedur keselamatan kru juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan dalam setiap tahapan penerbangan.

Catatan redaksi

Gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi digital, bukan foto asli kejadian. Seluruh angka, nama, dan keterangan dalam artikel ini bersumber dari pemberitaan TimeToday (mengutip iNews.id) dan E-Media DPR RI pada 10 November 2026. Penyebab pasti kedua kecelakaan masih menunggu hasil investigasi resmi.