Lewati ke konten
AGENTVIRAL
☰ Menu
⚡ Breaking
Selamat datang di Agentviral — portal kabar viral terkini.

Kapolres Sukoharjo Dicopot Buntut Penggeledahan Ponpes, MUI Apresiasi Langkah Kapolri

Oleh Redaksi Agentviral⏱ 3 menit baca👁 0 kali dibaca
Kapolres Sukoharjo Dicopot Buntut Penggeledahan Ponpes, MUI Apresiasi Langkah Kapolri
Ilustrasi. Gambar cover adalah ilustrasi, bukan foto asli kejadian.
Bagikan:WhatsAppFacebookXTelegram

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mencopot AKBP Andhika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo melalui Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026 tertanggal Senin, 2 November 2026. Andhika dimutasi menjadi perwira menengah Stamaops Polri. Jabatan Kapolres Sukoharjo kemudian diisi AKBP Indra Maulana Saputra, yang sebelumnya menjabat Kapolres Boyolali, sedangkan jabatan Kapolres Boyolali diisi AKBP Christopher Adhikara Lebang. Mutasi ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan polemik penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo, Jawa Tengah, yang terjadi beberapa hari sebelumnya dan memicu keluhan dari pihak pesantren serta perhatian dari berbagai kalangan.

MUI Apresiasi pada 3 November

Pada Selasa, 3 November 2026, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhammad Anwar Iskandar menyampaikan dukungan terhadap langkah Kapolri tersebut. Ia menilai langkah itu sejalan dengan komitmen Polri untuk membenahi diri serta terbuka terhadap kritik dan keluhan masyarakat. Ia juga mengajak umat dan organisasi kemasyarakatan untuk menjaga ketenangan dan menyerahkan penanganan persoalan ini kepada penegak hukum. Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan mengapresiasi kecepatan dan ketegasan Kapolri dalam mengambil keputusan. Menurutnya, penggeledahan yang terjadi dinilai kurang humanis. Ia pun mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga suasana yang kondusif.

Empat Personel Diperiksa Propam

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan mutasi tersebut merupakan bagian dari pembenahan internal dan upaya menjaga profesionalisme Polri. Sejauh ini, empat personel telah dinonaktifkan dan diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri. Keempatnya adalah Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena, Kasat Reskrim Iptu AS, Kanit Pidum Ipda FA, dan Kanit PPA Ipda RAP. Polri masih mendalami dugaan pelanggaran prosedur hukum acara pidana dan etik dalam pelaksanaan penggeledahan tersebut. Perlu ditegaskan, pemeriksaan ini masih berjalan dan belum ada hasil akhir maupun sanksi yang diumumkan secara resmi. Karena itu, dugaan pelanggaran tersebut belum terbukti sebagai pelanggaran, dan publik diminta menunggu hasil pemeriksaan resmi dari Propam.

Latar Penggeledahan 27 Oktober

Penggeledahan itu terjadi pada Selasa, 27 Oktober 2026, sekitar pukul 03.20 WIB. Penggeledahan dilakukan aparat gabungan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan Brimob. Tindakan itu berkaitan dengan penyidikan perkara pembakaran dan perusakan Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Pihak pesantren, melalui Sekretaris Diyana Indah Sari, menyampaikan sejumlah keluhan terkait penggeledahan tersebut, termasuk dugaan pintu didobrak serta santriwati ditodong senjata dan dibentak. Keluhan-keluhan itu disampaikan sebagai versi dan keluhan pihak pesantren, bukan sebagai fakta yang sudah diputuskan oleh proses hukum. Di sisi lain, Polda Jawa Tengah menyatakan polwan dilibatkan dalam penggeledahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) mendampingi proses tersebut, santriwati dipulangkan ke orang tua atau wali pada hari yang sama, dan pendampingan psikologis disiapkan. Pada 1 November 2026, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan empati atas peristiwa itu dan menyebut penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberi stigma kepada pesantren. Penyidikan perkara pokok pembakaran dan perusakan warung tersebut tetap berjalan di Polda Jawa Tengah.

Publik kini menunggu hasil pemeriksaan Propam dan kejelasan mengenai prosedur penggeledahan tersebut, sementara pesantren dan masyarakat diminta tetap tenang dan tidak terprovokasi. Penanganan yang transparan dan sesuai prosedur diharapkan dapat memulihkan kepercayaan publik sekaligus menjaga ketenangan di tengah masyarakat.

Catatan: Gambar cover artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto asli kejadian.

Sumber:

Bagikan:WhatsAppFacebookXTelegram

Redaksi Agentviral

Penulis di Agentviral. Lihat tulisan lainnya

Berita Terkait