Polri Jadikan Kritik Penggeledahan Ponpes Hamalatul Qur'an Sukoharjo Bahan Evaluasi, Propam Dalami Keluhan Santri

Pada Minggu, 1 November 2026, Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa Polri mendengar kritik dan keluhan masyarakat terkait penggeledahan di Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Polri memastikan keluhan itu didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku, termasuk fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Johnny menyampaikan empati kepada pihak-pihak yang terdampak, termasuk para santri.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap institusi di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan penggeledahan di lingkungan pesantren. Polri menempatkan kritik masyarakat bukan sebagai gangguan, melainkan sebagai masukan yang perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap terbuka itu diharapkan menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap tindakan kepolisian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apa yang Disampaikan Polri

Kutip pernyataan Johnny: "Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan." Ia menegaskan penegakan hukum dan keterbukaan terhadap evaluasi harus berjalan beriringan, penegakan hukum dilakukan secara profesional dan terbuka terhadap evaluasi, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Ia juga menegaskan penegakan hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan: "Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma." Pernyataan itu penting karena pesantren memiliki peran besar dalam pembinaan akhlak, pendidikan keagamaan, dan kehidupan sosial masyarakat. Karena itu, setiap langkah penegakan hukum di lingkungan pesantren perlu dilakukan dengan kehati-hatian, penghormatan, dan komunikasi yang baik dengan pengurus serta masyarakat sekitar.

Latar Penggeledahan

Berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah yang disampaikan Johnny, penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan sebuah warung makan di Sukoharjo pada 12 September 2026. Dalam perkara itu penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penggeledahan dilakukan pada 27 Oktober 2026 di wilayah Sukoharjo dan Karanganyar.

Perkara tersebut menjadi latar dilakukannya tindakan penyidikan lanjutan oleh aparat kepolisian. Dalam proses penyidikan, penggeledahan merupakan salah satu upaya untuk mencari dan mengamankan barang bukti maupun petunjuk yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani. Namun, karena penggeledahan dilakukan di lingkungan pesantren yang dihuni para santri, pelaksanaannya kemudian menuai perhatian dan kritik dari masyarakat.

Perlindungan Santri dan Tindak Lanjut

Polda Jawa Tengah menyampaikan personel Polisi Wanita (Polwan) dilibatkan dalam kegiatan di lokasi yang ditempati sejumlah santri perempuan, disertai pendampingan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo. Setelah proses selesai, para santri dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama. Polda Jawa Tengah juga menyiapkan pendampingan psikologis dengan melibatkan asosiasi psikologi bagi santri yang terdampak.

Keluhan mengenai barang-barang yang dibawa dari lokasi penggeledahan turut ditindaklanjuti: pada Sabtu, 31 Oktober 2026, sejumlah barang telah dikembalikan kepada pihak kuasa hukum, sementara barang yang tidak berkaitan dengan pembuktian perkara akan ditangani sesuai ketentuan berdasarkan hasil pemeriksaan inventarisasi. Pada tanggal yang sama, Polda Jawa Tengah juga menjalin komunikasi dengan sejumlah tokoh agama dan pengurus Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki untuk mendengarkan aspirasi serta menjaga komunikasi.

Langkah-langkah tersebut menunjukkan adanya upaya untuk merespons keluhan secara konkret, bukan hanya melalui pernyataan. Pengembalian barang, pendampingan psikologis, serta komunikasi dengan tokoh agama dan pengurus pesantren menjadi bagian dari tindak lanjut yang perlu terus dipantau perkembangannya, termasuk hasil pendalaman yang dilakukan Propam.

Artikel ini merangkum pernyataan resmi Polri sebagaimana dilansir Antara melalui Espos.id. Perkembangan hasil pendalaman Propam dan penyidikan perkara warung makan tersebut masih menunggu keterangan resmi lanjutan. Gambar cover pada artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto asli kejadian.