VIRAL: Dugaan Penghinaan Suku Nias di Live TikTok Berbuntut Desakan Proses Hukum

Apa yang Viral

Sebuah siaran langsung TikTok yang beredar di media sosial memicu kecaman dari berbagai elemen masyarakat Nias. Dalam siaran yang berlangsung beberapa hari sebelum pemberitaan 1 November 2026 itu, seorang perempuan yang oleh sejumlah media lokal disebut bernama Marlina Nainggolan diduga menyampaikan ungkapan bernada hinaan dan merendahkan terhadap masyarakat Suku Nias, atau Ono Niha, di hadapan penonton siaran langsung. Ungkapan tersebut dinilai merendahkan harkat, martabat, dan identitas masyarakat berdasarkan suku. Artikel ini tidak mengutip kata-kata yang diduga dilontarkan itu secara lengkap, dan menyebut persoalan ini sebagai dugaan yang belum terbukti di pengadilan.

Desakan dari GMNI, AMPERA NIAS, dan PPN

Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Buruh, Tani, Nelayan dan Ketahanan Pangan DPC GMNI Gunungsitoli-Nias, Yulius Zega, mengecam segala bentuk penghinaan dan diskriminasi berdasarkan identitas kesukuan. Ia menegaskan kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional, tetapi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk menghina, merendahkan, ataupun menyebarkan permusuhan terhadap kelompok masyarakat berdasarkan suku.

Ketua Umum Aliansi Massa Pergerakan Rakyat Nias (AMPERA NIAS), Budiyarman Lahagu, pada Minggu, 1 November 2026, menyampaikan apresiasi — menurut klaim AMPERA NIAS — kepada Tim Siber Polda Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Polres Toba dalam mengamankan terduga pelaku. AMPERA NIAS juga menyatakan melalui kuasa hukumnya di Medan akan segera membuat laporan polisi ke Polda Sumatera Utara. Ketua Pemuda Peduli Nias (PPN) Kota Gunungsitoli, Notatema Ziliwu, menyampaikan kecaman serupa dan meminta Polda Sumatera Utara bertindak tegas, profesional, dan tanpa pilih kasih.

Permintaan Maaf dan Pandangan Hukum

Sejumlah sumber lokal menyebut terduga pelaku telah menyampaikan permintaan maaf melalui akun TikTok pribadinya. GMNI dan AMPERA NIAS menilai permintaan maaf patut dihargai sebagai tanggung jawab moral, tetapi tidak serta-merta menghapus kewenangan aparat penegak hukum untuk menilai dan memproses dugaan pelanggaran hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari sisi hukum, GMNI merujuk pada Pasal 242 dan Pasal 243 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan kuasa hukum AMPERA NIAS, Darma Eli Krismon Hulu, menyebut Pasal 242 KUHP dan kemungkinan kajian Pasal 243. Menurut sumber-sumber itu, penerapan pasal tersebut tetap harus didasarkan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana oleh aparat penegak hukum. Artinya, ada atau tidaknya tindak pidana bukan ditentukan oleh viralnya video, melainkan oleh proses hukum yang berlaku.

Imbauan Tetap Tenang dan Menunggu Proses Hukum

GMNI mengajak seluruh masyarakat Nias tetap menjaga persatuan, tidak terprovokasi, dan mempercayakan penanganan persoalan ini kepada mekanisme hukum yang berlaku. Pesan yang sama juga disampaikan sejumlah pihak lain yang mengimbau masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.

Penting dicatat, hingga pemberitaan ini disusun, sumber-sumber yang dirujuk mengutip pernyataan organisasi masyarakat dan kuasa hukumnya, bukan keterangan resmi Polda Sumatera Utara yang terverifikasi secara terpisah. Karena itu, klaim mengenai pengamanan terduga pelaku dan rencana laporan polisi perlu dipahami sebagai pernyataan pihak-pihak tersebut, sambil menunggu keterangan resmi aparat penegak hukum.

Catatan Redaksi

Gambar cover artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto asli kejadian. Ilustrasi ini dibuat untuk menggambarkan suasana siaran langsung dan proses hukum secara umum, tanpa menampilkan wajah atau identitas siapa pun yang terkait dengan dugaan tersebut.