VIRAL: Guru Kubu Raya Ngaku Setor Rp50–200 Ribu Tiap Cair Tunjangan Sertifikasi, Unggahan TikTok Ramai

Unggahan sebuah gambar di TikTok mendadak viral dan memicu kehebohan publik di Kalimantan Barat. Gambar yang diunggah akun TikTok Zahrany itu memuat tulisan: "Melalui Kepsek, Guru di Kubu Raya Ngaku Setor 50–200 Ribu Tiap Pencairan Tunjangan Sertifikasi". Hingga diberitakan, unggahan tersebut sudah mengumpulkan 3.755 suka, 827 komentar, 428 kali disematkan, dan 923 kali dibagikan.
Unggahan yang memicu kehebohan
Meski hanya berupa gambar bertuliskan pengakuan, unggahan itu langsung menyebar luas. Banyak pengguna TikTok mengaku terkejut dan geram, sementara sebagian lainnya menyatakan praktik semacam itu sudah lama menjadi pembicaraan di kalangan guru. Kolom komentar pun dipenuhi desakan agar Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya memberikan klarifikasi.
Pengakuan para guru: nominal berbeda-beda
Dikutip dari Suara Pendidikan, sejumlah guru di berbagai kecamatan di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, mengaku diminta memberikan uang potongan setiap kali tunjangan sertifikasi cair. Nominalnya berkisar antara Rp50 ribu hingga Rp200 ribu, bergantung pada status kepegawaian. Seorang guru mengaku menyerahkan Rp100 ribu melalui kepala sekolah. "Ya pastinya ke oknum Dinas Pendidikan Kubu Raya karena kepala sekolah yang ngasih. Kami hanya menyerahkan setiap cair sertifikasi guru. Di sini kami ngasih Rp100 ribu melalui kepala sekolah," ujarnya. Guru lain dari Kecamatan Sungai Raya menegaskan praktik itu sudah berjalan pada tiga tahap pencairan sebelumnya. "Yang honor sudah lulus sertifikasi, PPPK Rp50 ribu, dan PNS itu Rp100–200 ribu. Kami tinggal nunggu tahap empat ini cair. Kalau tahap satu, dua, dan tiga sudah," katanya. Ia juga menyebut pada November ini permintaan kembali dilakukan: "Bulan November ini diminta Rp100 ribu, mas. Baru diminta dari tunjangan sertifikasi."
Statusnya masih dugaan, belum ada klarifikasi resmi
Penting ditegaskan: seluruh tudingan setoran ini masih berstatus dugaan yang belum terbukti secara hukum. Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kubu Raya mengenai dugaan setoran tersebut. Tidak ada pula bukti bahwa seluruh kepala sekolah atau seluruh pegawai dinas terlibat — pengakuan para guru itu menunjuk pada oknum, dan kebenarannya masih perlu dibuktikan lewat penyelidikan resmi.
Warganet mendesak penyelidikan
Warganet meminta agar dugaan pungutan liar seperti itu ditangani serius oleh aparat terkait. Viralnya unggahan ini kembali menyoroti persoalan transparansi dalam pengelolaan tunjangan sertifikasi guru. Ketika guru yang seharusnya menerima hak penuh justru dibebani setoran, publik pun mendesak adanya langkah tegas dan penyelidikan lebih lanjut. Masyarakat kini menunggu jawaban pihak berwenang untuk memastikan hak para pendidik benar-benar terlindungi.
Tunjangan sertifikasi adalah hak guru
Tunjangan profesi guru merupakan penghargaan negara atas profesionalisme pendidik. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 10 Tahun 2026, tunjangan profesi bagi guru ASN daerah yang bersertifikat pendidik diberikan setara satu kali gaji pokok dan disalurkan langsung ke rekening guru. Karena itu, setiap potongan di luar ketentuan resmi — bila terbukti — bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan merugikan kesejahteraan guru.
Catatan redaksi: Gambar cover artikel ini adalah ilustrasi digital, bukan foto asli kejadian. Seluruh angka interaksi TikTok (suka, komentar, dan bagikan) dikutip dari pemberitaan Analis Warta pada 9 November 2026.
Sumber:
Redaksi Agentviral
Penulis di Agentviral. Lihat tulisan lainnya
Berita Terkait

VIRAL: Wanita Bandung Curhat di Tren 'Stop The Wedding', Suami Diduga Selingkuh dengan LC Setelah 5 Tahun Menikah
Sabtu, 7 November 2026 07:57 WIB

VIRAL: Dugaan Pungli di Flyover BIM Padang Pariaman, Polisi Amankan Pria 33 Tahun usai Video Viral
Rabu, 4 November 2026 17:21 WIB

VIRAL: Polisi Dikejar Dua Pria Bawa Parang di Babarsari Sleman, Keduanya Ditangkap
Senin, 9 November 2026 17:56 WIB

VIRAL: Dua Warga Masalembu Diduga Disiksa Oknum Polisi, Kuasa Hukum Sambangi Propam Sumenep
Senin, 9 November 2026 09:57 WIB