VIRAL: Video Diduga Kades Kupang Minum Bir saat Bimtek di Bali Jadi Sorotan, DPRD Minta Proporsional dan Kritik Minta Tegas

Pendahuluan

Sebuah video yang beredar di media sosial diduga memperlihatkan sejumlah kepala desa Kabupaten Kupang mengonsumsi minuman beralkohol di Bali, di tengah agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBDes. Video itu kemudian menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan di ruang publik, termasuk di kalangan anggota DPRD Kabupaten Kupang dan kelompok masyarakat.

Menurut AtlasNews, sebanyak 160 kepala desa bertolak ke Bali pada Selasa 3 November 2026 untuk mengikuti Bimtek tersebut. Keberangkatan dalam jumlah besar itu pula yang membuat perhatian publik semakin besar ketika rekaman yang diduga berkaitan dengan rombongan tersebut beredar luas. Hingga artikel ini ditulis, identitas pasti semua orang yang tampak dalam video masih belum terverifikasi secara resmi, sehingga pemberitaan ini menggunakan kata diduga dan tidak menyatakan siapa pun bersalah.

Apa yang Terlihat dan Diklarifikasi

Rekaman yang beredar memperlihatkan beberapa orang duduk santai sambil diduga menenggak bir di halaman minimarket di depan hotel tempat mereka menginap, menurut AtlasNews. Suasana dalam rekaman itu tampak santai dan tidak berada di dalam ruang kegiatan resmi Bimtek. Namun, konteks waktu yang tepat dari rekaman tersebut masih menjadi bagian yang perlu diklarifikasi lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kupang, Jhon Sula, membenarkan adanya pertemuan kepala desa dengan warga perantauan asal Kupang di Bali. Ia menegaskan pertemuan itu berada di luar jadwal resmi Bimtek, tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dana dinas, dan jamuan disebut disiapkan secara sukarela oleh warga perantauan. Pernyataan ini menjadi penting karena membedakan antara kegiatan resmi Bimtek dan pertemuan di luar agenda tersebut.

Perantau Mex Tuka menyampaikan permohonan maaf terbuka dan menyatakan momen itu merupakan silaturahmi keluarga yang tidak berhubungan dengan kegiatan Bimtek. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk meredakan kesalahpahaman publik, sekaligus menegaskan bahwa pertemuan itu bukan bagian dari rangkaian resmi pelatihan yang diikuti para kepala desa.

Suara DPRD: Minta Proporsional, Ada Pula yang Kecewa

Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Yoyarib Mau, dalam pemberitaan LPPL RSKK pada 5 November 2026, meminta publik melihat persoalan ini secara proporsional dan tidak menggiring opini untuk menyerang pihak tertentu. Ia menjelaskan minuman yang dikonsumsi adalah bir, bukan minuman keras berkadar alkohol tinggi. Menurut penjelasannya, minuman itu dibawa oleh keluarga atau kerabat yang mengunjungi para kepala desa di penginapan, bukan di bar atau diskotek.

Pandangan berbeda disampaikan anggota DPRD lain, Yeremias Y. K. Pellokila. Ia menyatakan kecewa dan menilai, jika benar seperti video yang beredar, tindakan itu sangat tidak terpuji dan menyia-nyiakan kesempatan belajar. Perbedaan sikap di antara anggota DPRD ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya soal rekaman yang beredar, tetapi juga soal teladan pejabat publik dan pemanfaatan kesempatan peningkatan kapasitas yang dibiayai untuk kepentingan pelayanan desa.

Kritik yang Muncul: Desakan Evaluasi hingga Pencopotan

Di luar DPRD, kritik yang lebih keras datang dari kelompok masyarakat. Ketua Ikatan Kaum Intelektual Fatuleu (IKIF), Marsel Nomeni, menilai klarifikasi Kepala Dinas PMD tidak menyentuh substansi keteladanan dan disiplin pejabat publik. Ia mendesak Bupati Kupang untuk mengevaluasi bahkan mencopot Jhon Sula dari jabatannya.

PERMASKKU melalui Wilfridus Utan juga mengecam keras peristiwa yang diduga itu dan mendesak Bupati Kupang Yosef Lede bertindak. Desakan tersebut memperlihatkan harapan publik agar pemerintah daerah tidak hanya memberikan klarifikasi, tetapi juga mengambil langkah nyata apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran disiplin atau etika pejabat publik.

Pemberitaan Suara NTT menyebut perjalanan Bimtek itu disebut menggunakan anggaran sekitar Rp1,9 miliar. Angka ini dikutip dari pemberitaan tersebut, bukan pernyataan resmi anggaran yang sudah diverifikasi dalam artikel ini. Karena itu, pembaca perlu membedakan antara angka yang disebut dalam pemberitaan dan dokumen anggaran resmi yang dapat diverifikasi secara independen.

Yang Belum Terverifikasi

Sejumlah hal penting masih berstatus dugaan dan belum terbukti. Pertama, identitas pasti semua orang dalam video belum terverifikasi secara resmi. Kedua, apakah konsumsi yang diduga itu terjadi pada jam resmi Bimtek atau di luar jadwal masih memerlukan klarifikasi resmi. Ketiga, ada tidaknya penggunaan dana dinas dalam kegiatan di luar jadwal tersebut juga belum terbukti dan menunggu klarifikasi resmi Pemerintah Kabupaten Kupang serta hasil pemeriksaan yang berwenang.

Karena itu, artikel ini tidak menyatakan siapa pun bersalah. Setiap pihak yang disebut dalam pemberitaan ini berhak memberikan klarifikasi lebih lanjut, dan redaksi akan memperbarui artikel ini apabila ada keterangan resmi terbaru dari Pemerintah Kabupaten Kupang atau pihak yang berwenang.

Penutup

Publik diminta menunggu klarifikasi resmi dan tidak menyebarkan potongan video tanpa konteks. Penyebaran potongan video tanpa konteks dapat menimbulkan kesimpulan yang keliru dan merugikan pihak-pihak yang belum tentu terlibat seperti yang dituduhkan. Sikap proporsional, sebagaimana diminta anggota DPRD, penting agar persoalan ini diselesaikan berdasarkan fakta dan mekanisme pemeriksaan yang berlaku, bukan berdasarkan opini yang berkembang di media sosial.

Gambar cover artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto asli kejadian. Ilustrasi tersebut dibuat untuk keperluan pemberitaan dan tidak dimaksudkan sebagai dokumentasi visual dari peristiwa yang diduga dalam video yang beredar.