VIRAL: Klaim Kudeta 10 November Dana Rp60 Triliun Belum Terbukti, Ini Faktanya

Klaim yang viral di media sosial

Klaim soal kudeta pada 10 November 2026 yang didanai Rp60 triliun beredar luas di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Klaim itu berasal dari Gema Goeyardi, pendiri Astronacci International Group.

Klaim tersebut pertama kali muncul lewat unggahan Instagram Gema pada Kamis, 5 November 2026. Dua hari kemudian, ia memaparkannya dalam tayangan Mata Rakyat di kanal YouTube Astronacci, Sabtu, 7 November 2026. Video berdurasi sekitar 28 menit itu ditonton hampir tiga juta kali.

Dalam paparannya, Gema mengaitkan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan skenario perebutan kekuasaan yang lebih besar. Ia menyebut mafia koruptor menyiapkan uang muka Rp25 triliun dan total anggaran Rp50 triliun sampai Rp60 triliun.

Apa yang diklaim Gema Goeyardi

Menurut klaim Gema, dana itu dipakai untuk tiga hal: membiayai penyadapan agar rencana pemerintah bisa disabotase sebelum dijalankan, menghancurkan grand design ekonomi pemerintah yang ia sebut Probonomics, dan membiayai perang kognitif — membayar artis, influencer, dan mahasiswa untuk menyebarkan narasi negatif.

Gema juga mengklaim sosok pengganti presiden sudah disiapkan bila skenario itu berhasil. Ia menjuluki sosok itu "Lurah Barat" dan menyebut ada kabinet bayangan yang sudah disusun. Nama sosok tersebut tidak pernah ia sebutkan.

Propaganda besar itu, menurut klaimnya, akan mencapai puncak pada 10 November 2026 — bertepatan dengan Hari Pahlawan.

Status klaim: belum terbukti

Penting untuk dicatat: sampai Selasa pagi, 10 November 2026, tidak ada keterangan resmi dari Polri, Kejaksaan, maupun lembaga negara lain yang mengonfirmasi aliran dana maupun skenario perebutan kekuasaan itu.

Gema sendiri memberi disclaimer bahwa angka Rp25 triliun dan dugaan keterlibatan jaringan mafia itu merupakan analisis konspirasi serta informasi yang ia terima dan masih harus dibuktikan.

Karena itu, klaim soal uang muka Rp25 triliun dan total anggaran Rp50–Rp60 triliun untuk makar berstatus BELUM TERBUKTI. Begitu pula klaim soal presiden pengganti "Lurah Barat" dan kabinet bayangan: Gema tidak menyebut nama, dan "Lurah Barat" bukan jabatan resmi dalam struktur pemerintahan.

Klaim soal propaganda besar yang memuncak pada 10 November 2026 juga belum terbukti. Sampai Selasa pagi tidak ada laporan pergantian kekuasaan atau gejolak besar di Jakarta; yang terjadwal hari ini adalah aksi demo mahasiswa yang sudah diumumkan.

Yang sudah terbukti dari perkara penyadapannya

Perkara pokoknya nyata, dan terpisah dari klaim Gema. Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh: mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyadapan diduga berlangsung selama 2025–2026 tanpa prosedur, disertai dugaan penghapusan data elektronik pada Oktober 2026. Keempatnya dijerat Pasal 258 dan Pasal 332 ayat 1 dan 2 KUHP serta Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Penyidik memeriksa 13 saksi dan lima ahli, dan Polri meminta LPSK mengkaji perlindungan bagi enam saksi.

Presiden Prabowo mencopot Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menilai penyadapan itu mengarah ke makar, dalam konferensi pers di Istana, Rabu, 4 November 2026.

Penilaian itu belum menjadi dakwaan. Anggota Komisi III DPR Rofik Hananto mengingatkan penerapan pasal makar harus berdasar alat bukti yang sah dan pembuktian objektif, bukan spekulasi. Komisi III menjadwalkan rapat kerja dengan Kapolri pada Kamis, 12 November 2026, untuk membahas dalang, motif, dan pertanggungjawaban hukum.

10 November: yang benar-benar terjadi hari ini

Tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan, dan sejumlah aliansi mahasiswa sudah mengumumkan aksi di Jakarta hari ini. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah (BEM PTMA) Indonesia menggelar aksi bertajuk #PulihkanIndonesia di kawasan Tugu Tani mulai pukul 12.00 WIB, dengan perkiraan sekitar 500 peserta.

Pemerintah menilai aksi itu penyampaian pendapat biasa. Menko Polkam Dudung Abdurachman memastikan pemerintah sudah mengantisipasi rencana aksi itu dan menilai demo 10 November bukan ancaman terhadap stabilitas keamanan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan sekolah tetap masuk normal dan tidak ada pembelajaran jarak jauh.

Polda Metro Jaya menggelar tactical floor game pada Senin, 9 November 2026, untuk pengamanan aksi. Sampai Selasa pagi, tidak ada laporan media soal pergantian kekuasaan atau gejolak besar di Jakarta.

Catatan redaksi

Artikel ini membedakan dengan tegas antara klaim dan fakta yang sudah terverifikasi. Klaim soal dana Rp60 triliun, uang muka Rp25 triliun, "Lurah Barat", dan kabinet bayangan berasal dari Gema Goeyardi dan sampai artikel ini ditulis belum terbukti. Yang sudah terbukti adalah penetapan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri. Pembaca diimbau tidak menyebarkan klaim yang belum terverifikasi sebagai fakta.

Gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi digital, bukan foto asli kejadian.