Puluhan Warga Desa Mendelem Geruduk Balai Desa, Tuntut Kejelasan 667 Sertifikat PTSL yang Diduga Tak Terdaftar di BPN

Puluhan warga Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mendatangi Balai Desa Mendelem pada Kamis (6/11/2026) siang. Mereka menuntut kejelasan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2024 yang hingga November 2026 tak kunjung tuntas.

Warga mempertanyakan nasib 667 bidang tanah yang diduga tidak terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pemalang, padahal biaya pengurusan sudah ditarik dari warga. Aksi berlangsung tertib dan warga membubarkan diri setelah menyampaikan tuntutan serta memberi tenggat tujuh hari kepada pemerintah desa untuk memberikan klarifikasi resmi.

667 Bidang Diduga Tak Terdaftar di BPN

Dari total kuota 4.765 bidang sertifikat pada program PTSL tahun 2024 di Desa Mendelem, sebanyak 667 bidang hingga November 2026 diduga tidak terdaftar atau tidak masuk dalam sistem BPN Kabupaten Pemalang.

"Programnya tahun 2024. Sekarang sudah 2026, hampir dua tahun. Sertifikat yang 667 bidang itu tidak ada kejelasan, tidak terdaftar di BPN. Tapi uangnya sudah ditarik dan belum dikembalikan sama sekali ke masyarakat. Warga jelas dirugikan," ujar salah satu warga Mendelem yang namanya minta tidak disebutkan, dikutip dari Detik Update.

Uang Sudah Ditarik, Sertifikat Tak Kunjung Jadi

Warga menyebut biaya pengurusan sebesar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bidang sudah ditarik, namun sertifikat tak kunjung jadi dan uangnya belum dikembalikan. Warga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana PTSL di desa mereka.

Hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan resmi yang diterima warga soal apakah dana tersebut masih ditahan di desa, dipakai untuk keperluan lain, atau terkendala administrasi di BPN.

Kades: Uang Akan Dikembalikan

Kepala Desa Mendelem, Saryono, saat dikonfirmasi menyatakan sudah menekan panitia agar mengembalikan uang warga. Ia menyebut jumlah warga yang uangnya sudah masuk dan sertifikatnya belum jadi sekitar 639 orang, dan sertifikat PTSL yang sudah jadi lebih dari 4.000 bidang.

"Yang belum jadi sertifikat dan duitnya sudah masuk sekitar 639 orang, saya sudah sampaikan ke panitia supaya dikembalikan," kata Saryono, dikutip dari Detik Update.

Sementara itu Ketua PTSL Desa Mendelem Budiarto, bendahara Gianto, dan sekretaris Ma'ruf belum bisa memberikan jawaban saat dikonfirmasi.

Tiga Tuntutan Warga

Dalam aksinya, warga menyampaikan tiga tuntutan: kejelasan status 667 bidang yang tidak terdaftar di BPN, pengembalian uang warga secara utuh dan transparan jika program gagal, serta pertanggungjawaban terbuka dari Pemerintah Desa Mendelem. Warga juga mendesak Inspektorat Kabupaten Pemalang, BPN Kabupaten Pemalang, dan aparat penegak hukum turun tangan melakukan audit dan investigasi menyeluruh atas pelaksanaan program PTSL tersebut.

Kekecewaan warga sempat memuncak karena Kepala Desa Mendelem Saryono dan perangkat yang menangani PTSL, Budiarto, tidak berada di tempat saat aksi berlangsung.

Warga mengancam akan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar dan membawa persoalan ini ke Kantor Kecamatan Belik, Inspektorat Kabupaten Pemalang, BPN Pemalang, hingga aparat penegak hukum apabila tidak ada kejelasan dalam tenggat tujuh hari.

Konfirmasi Masih Diupayakan

Redaksi Detik Peristiwa menyatakan masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada BPN Kabupaten Pemalang dan Camat Belik hingga berita lanjutan diturunkan. Status 667 bidang tersebut masih berstatus dugaan dan belum ada pernyataan resmi dari BPN.

Catatan redaksi: Gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi, bukan foto asli kejadian.