MAKI Laporkan Dua Pegawai KPK ke Dewas, Diduga Bocorkan Dokumen Kasus Suap ATR/BPN

Laporan MAKI ke Dewas KPK

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Keduanya diduga membocorkan dokumen dan informasi penanganan perkara suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Arif Sugiyanto sebelum operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan laporan itu kepada wartawan pada Jumat (6/11/2026). "Inisial nama-nama pembocor dokumen dan informasi penanganan dugaan korupsi ATR/BPN kepada Arif Sugianto sebelum OTT KPK," kata Boyamin, seperti dikutip sejumlah media.

Dua Inisial yang Dilaporkan: TS dan MS

Boyamin menyebut kedua pegawai itu berinisial TS dan MS. Keduanya disebut berasal dari luar KPK. TS disebut sebagai pejabat di Direktorat Penyelidikan KPK — unit yang menangani tahap penyelidikan sebelum OTT — yang telah mengundurkan diri dari instansi asalnya. Sementara MS disebut sebagai personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK yang berasal dari lembaga di luar KPK. Perlu ditegaskan, dugaan keterlibatan TS dan MS masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan mekanisme pengawasan internal. Hingga berita ini ditulis, KPK belum menanggapi inisial yang disebut MAKI.

Dugaan Jejak Komunikasi dengan Tersangka

Menurut Boyamin, Arif Sugiyanto — mantan Bupati Kebumen yang kini berstatus tersangka — diduga mengaku memiliki kedekatan dengan personel KPK dalam menjalankan aksinya. MAKI mengklaim menemukan jejak komunikasi melalui telepon seluler antara Arif dan pegawai KPK tersebut. MAKI juga meminta Dewas KPK meminta keterangan Fahd El Fouz dan Lampri sebagai saksi untuk mendalami dugaan komunikasi tersebut. Keduanya sama-sama berstatus tersangka dalam perkara suap ATR/BPN.

KPK Akui Ada Indikasi Kebocoran

Di sisi lain, KPK mengakui menemukan indikasi kebocoran dokumen dalam perkara tersebut. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut sejumlah pegawai tengah diperiksa oleh Inspektorat dan Dewas KPK. "Masih berproses," kata Budi kepada wartawan pada Jumat (6/11/2026), tanpa merinci siapa saja pegawai yang diperiksa. Budi memastikan penyidikan perkara ATR/BPN tetap berjalan dan penyidik masih melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan.

Akar Perkara: OTT 14 September dan Delapan Tersangka

Perkara dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN terungkap melalui OTT KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 19 orang dan menyita uang tunai sekitar Rp106,3 miliar. Di rumah Arif, penyidik menemukan koper merah berisi Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, dan 1.974.500 dolar Singapura. KPK juga menelusuri setoran tunai Rp10 miliar dari rekening Arif pada 7 September, sepekan sebelum OTT. Kasus ini berawal dari permohonan pemecahan sertifikat hak guna bangunan (HGB) lahan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor. Lahan tersebut sempat diblokir karena gugatan ahli waris di PTUN Bandung, dan KPK menduga ada permintaan uang untuk membuka blokir tersebut. KPK juga mengusut dugaan penerimaan uang terkait mutasi, rotasi, dan promosi jabatan, serta layanan pertanahan lain di Kementerian ATR/BPN. KPK telah menetapkan delapan tersangka: Lampri (Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN), Sontang Coin Manurung (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I), Adrianto Pitojo Adi (Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk), Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq (Ketua DPP Partai Golkar), Rizal Pahlevi (pihak swasta), Erwin, dan Muhammad Fakhry. Arif, Fahd, Erwin, dan Fakhry disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yang sudah diperiksa KPK sebagai saksi.

Bukan Kali Pertama Dokumen KPK Diduga Bocor

Dugaan kebocoran dokumen bukan kali ini saja menerpa KPK. Pada 2023, dokumen penyelidikan perkara izin pertambangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga diduga bocor. Saat itu Dewas menyatakan laporan etiknya tidak cukup bukti, tetapi Polda Metro Jaya menaikkan perkara pidananya ke tahap penyidikan.

Yang Ditunggu Publik

Kini publik menunggu hasil pemeriksaan internal KPK dan tindak lanjut Dewas atas laporan MAKI. Apakah dugaan keterlibatan TS dan MS terbukti, dan apakah ada pihak lain yang ikut terlibat, masih harus menunggu proses resmi yang sedang berjalan.

Catatan: Gambar sampul artikel ini adalah ilustrasi hasil generate, bukan foto asli gedung KPK atau dokumen perkara.